PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Tugas Pokok Dan Fungsi,

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah bidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Fungsi yang didasarkan atas tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara antara lain adalah : 

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 
  2. Perumusan, perencanaan, pembinaan koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Kualitas Hidup Perempuan; 
  3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perlindungan perempuan; 
  4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang kualitas keluarga; 
  5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang system data gender dan anak; 
  6. Perumusan, perencanaan, pembinaan koordinasi dan pengendalian teknisdi bindang pemenuhan hak anak (PHA); 
  7. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang perlindungan khusus anak; 
  8. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian penduduk;
  9. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang keluarga berencana (KB);
  10. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis Keluarga Sejahtera;
  11. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
  12. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
  13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.